Mempelajari Hukum Kependudukan adalah untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kependudukan guna terwujudnya kesejahteraan. Dalam Hukum Kependudukan selain membahas aturan-aturan hukum juga dibahas masalah konsep dasar kependudukan, dibahas pula mengenai kependudukan yaitu segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, jenis kelamin, kualitas, mobilitas dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Sehingga pokok bahasan yang dipelajari meliputi Pengantar Hukum Kependudkan, Pembangunan Kependudukan dan Peran Hukum Dalam Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Pendataan Penduduk, Variabel Pertumbuhan Penduduk, Kebijakan Kependudukan dan Aspek Hukum Kependudkan. Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Kependudukan mahasiswa menguasai konsep teoritis di bidang kependudukan; mampu mengaplikasikan peraturan dan prinsip kependudukan dalam berbagai permasalahan kependudukan dan memanfaatkan teori hukum kependudukan. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi melalui UTS dan UAS, dengan model pembelajaran hybrid learning.

Helpdesk Luhung :
+62 823-1337-9092

Profil Singkat Instruktur

Dr. Yulinda Adharani, S.H., M.H. merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Di lingkungan FH Unpad, beliau terafiliasi dengan Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, serta saat ini juga tercatat sebagai Manajer Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kemitraan Alumni. Data PDDIKTI juga menunjukkan bahwa beliau memiliki rekam pengampuan mata kuliah Hukum Kependudukan di Universitas Padjadjaran. 

Dalam kegiatan akademik dan keilmuannya, Dr. Yulinda Adharani aktif menulis dan mengembangkan kajian yang berkaitan dengan hukum lingkungan, tata ruang, agraria, serta isu-isu regulasi dan perizinan. Jejak publikasi dan profil akademiknya menunjukkan kontribusi yang konsisten pada topik pengelolaan lingkungan, pemanfaatan ruang, kebijakan regulatif, dan tata kelola hukum publik. 

Dengan latar belakang tersebut, beliau memiliki kompetensi yang relevan untuk mengampu mata kuliah Hukum Kependudukan, khususnya dalam membantu peserta memahami hubungan antara hukum, administrasi publik, tata kelola kependudukan, serta berbagai aspek regulasi yang berkaitan dengan hak, status, dan pelayanan administrasi penduduk dalam sistem hukum Indonesia. Bagian relevansi mata kuliah ini disusun dengan merujuk pada rekam pengampuan beliau dan bidang keahlian hukumnya yang beririsan dengan tata kelola regulatif dan administrasi.